Belakangan, muncul kekhawatiran mendalam mengenai adanya kesepakatan yang dinilai merugikan, bahkan memicu dugaan bahwa pihak asing, baik dari negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, atau perusahaan tambang multinasional, mungkin mengincar logam langka atau unsur tanah jarang (rare earth elements) yang terkandung di dalam tambang-tambang Indonesia. Padahal, klaim awal seringkali hanya menyebutkan mineral umum seperti tembaga atau nikel.
Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa kekayaan tambang Indonesia, yang begitu melimpah, terasa seperti dikuras habis namun manfaat atau dividen yang diterima negara dinilai kecil. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, seolah Indonesia hanya menjadi penyuplai bahan mentah tanpa mendapatkan nilai tambah yang signifikan dari aset-aset vitalnya. Pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah sistem perjanjian dan regulasi kita sudah cukup kuat untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan pembagian keuntungan yang adil?
Salah satu aspek yang memicu kecurigaan adalah kurangnya transparansi data geologi dan kandungan mineral secara rinci. Ketika sebuah tambang diklaim hanya mengandung tembaga atau nikel, masyarakat dan bahkan mungkin sebagian pejabat tidak memiliki akses penuh terhadap data geokimia yang membuktikan keberadaan mineral lain yang lebih berharga. Ini membuka celah bagi dugaan bahwa perusahaan tambang mungkin tidak melaporkan semua temuan mineral berharga, atau bahwa perjanjian awal tidak mencakup potensi eksplorasi dan eksploitasi unsur-unsur lain yang bernilai tinggi.
Untuk mencegah kecurigaan seperti ini, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah proaktif dan tegas. Pertama, transparansi data geologi dan eksplorasi mineral harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui lembaga terkait seperti Badan Geologi atau Kementerian ESDM, perlu secara aktif mempublikasikan hasil survei geologi dan analisis kandungan mineral dari setiap wilayah konsesi pertambangan. Data ini harus mudah diakses oleh publik, akademisi, dan lembaga pengawas.
Kedua, audit forensik dan independen terhadap seluruh operasional tambang, dari hulu hingga hilir, perlu dilakukan secara berkala. Audit ini tidak hanya berfokus pada volume produksi dan nilai jual, tetapi juga pada identifikasi dan verifikasi seluruh kandungan mineral yang diekstraksi. Keterlibatan auditor independen yang memiliki reputasi internasional dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menghilangkan keraguan akan adanya praktik "pengurasan" tersembunyi.
Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di Indonesia adalah krusial. Indonesia harus memiliki kemampuan sendiri untuk melakukan survei geologi, analisis laboratorium, dan pemantauan aktivitas pertambangan dengan teknologi canggih.
Ketergantungan pada pihak asing untuk data kunci ini harus dikurangi, agar Indonesia memiliki kendali penuh atas informasi kekayaan alamnya.
Keempat, peninjauan ulang dan penguatan klausul kontrak pertambangan menjadi sangat mendesak. Perjanjian-perjanjian baru, dan jika memungkinkan, perjanjian lama, harus mencakup klausul yang lebih ketat terkait pelaporan kandungan mineral, sanksi bagi pelanggaran pelaporan, serta pembagian keuntungan yang lebih menguntungkan negara. Klausul ini harus secara eksplisit menyebutkan penanganan logam langka dan unsur tanah jarang jika ditemukan.
Kecurigaan mengapa tambang Indonesia selalu dikuras namun dividennya kecil bagi negara dapat dianalisis dari beberapa faktor. Salah satunya adalah model perjanjian yang mungkin lebih menguntungkan investor dibandingkan negara pemilik sumber daya. Ini bisa terkait dengan skema royalti yang rendah, keringanan pajak yang berlebihan, atau struktur biaya operasional yang tidak transparan sehingga mengurangi laba bersih yang bisa dibagi. Selain itu, kurangnya nilai tambah di dalam negeri juga berkontribusi. Jika mineral hanya diekspor dalam bentuk mentah atau minim olahan, Indonesia kehilangan potensi keuntungan dari industri hilir, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi.
Melihat praktik di negara lain seperti Arab Saudi dapat memberikan perspektif menarik. Arab Saudi, sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar dunia, dikenal mampu memaksimalkan pendapatan negara dari sektor ini sambil tetap menarik investasi. Mereka umumnya memiliki model perjanjian yang lebih mengedepankan kepemilikan negara yang dominan atas sumber daya, melalui perusahaan negara seperti Saudi Aramco.
Meskipun investor asing diizinkan berpartisipasi, partisipasi mereka seringkali dalam bentuk kemitraan strategis atau layanan teknis, bukan kontrol penuh atas produksi atau pembagian laba yang dominan.
Klausul perjanjian di negara-negara produsen sumber daya yang berhasil memaksimalkan keuntungan biasanya mencakup: royalti yang tinggi, pajak korporasi yang progresif, persyaratan konten lokal yang ketat (misalnya penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal), kewajiban pembangunan industri hilir di dalam negeri, serta mekanisme peninjauan ulang kontrak secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar global. Mereka juga seringkali memiliki tim negosiator yang sangat kuat dan berpengalaman dalam berhadapan dengan perusahaan multinasional besar.
Pemerintah Indonesia perlu belajar dari praktik-praktik terbaik ini. Ini bukan berarti menakut-nakuti investor, melainkan menciptakan iklim investasi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.
Indonesia memiliki daya tawar yang besar mengingat kekayaan mineralnya yang melimpah dan strategis di pasar global.
Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia berdiri lebih tegak dalam negosiasi, memastikan setiap jengkal tanah yang dikuras memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyatnya.
Bagaimana menurut Anda, langkah konkret apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyatnya?
Tidak ada komentar
Posting Komentar