Break News

Sticky Grid(3)

teknologi

wisata{#d70f81}

olahraga{#fcb315}

internasional{#32bba6}

nasional{#1BAEE0}

LATEST POSTS

Yusuf-Gus Riza Ungguli Lawannya dalam Polling Pilkada 2020

item-thumbnail
Memasuki hari ke-23, Polling TIMES Indonesia di Pilbup Banyuwangi, Cabup Cawabup Nomor Urut 1 giliran unggul. Duet Yusuf-Gus Riza (Yuriz), menang tipis dari pasangan Nomor Urut 2, Ipuk-Sugirah.

Dengan perolehan 50,31 persen dari total 2.568 peserta polling. Sedang Ipuk Fiestiandani-H Sugirah (Ipuk-Sugirah) diangka 49,69 persen.

Padahal, 3 hari yang lalu, Ipuk-Sugirah, berhasil memimpin. Memperoleh 51,74 persen dukungan dari total 2.236 voter. Dan Yuriz hanya 48,26 persen saja.

Ritme kejar-kejaran perolehan dukungan dalam polling, merupakan sinyal positif. Yang bisa diartikan bahwa kedua kandidat peserta Pilbup Banyuwangi, memiliki basis dukungan yang sama-sama kuat.

Ini juga artinya masyarakat memiliki kesadaran dan semangat tinggi untuk menempatkan Cabup Cawabup pilihannya tampil sebagai pemenang.

"Menjadi peserta polling juga bisa diartikan sebagai bentuk dan wujud kepedulian pemilih terhadap kandidat pilihannya. Bukti semangat untuk mencapai pemenangan," ucap Kabiro TIMES Banyuwangi (TIMES Indonesia Network), Syamsul Arifin, Sabtu (17/10/2020).

Militansi dukungan, lanjutnya, harus terus dipelihara dan digelorakan oleh Tim Pemenangan masing-masing pasangan.

Mengingat dalam Pilbup Banyuwangi kali ini, hanya terdapat pertarungan head to head. Yakni antara Cabup Cawabup Nomor Urut 1, Yusuf-Gus Riza (Yuriz) melawan pemilik Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani-H Sugirah (Ipuk-Sugirah).

Baca selengkapnya »

Kesepakatan Damai Setengah Hati 'Abraham Accord', Hanya Kosumsi Pilpres AS?

item-thumbnail

Banyak yang mempertanyakan keseriusan 'Abraham Accord' karena dinilai setengah hati dan tidak melibatkan banyak pihak khususnya negara-negara Arab atau Liga Arab.

Kesepakatan yang digagas Donald Trump melalui menantunya itu dinilai hanya sebagai konsumsi Pilpres AS 2020 saat Trump ditantang oleh Joe Biden.

Selain itu, tidak dijelaskan bahwa kesepakatan damai dan pengakuan diplomatik UAE dan Bahrain ke Israel dalam kerangka jenis apa. Apalagi wilayah Israel saat ini masih dipertanyakan, karena sebagian merupakan wilayah Palestina.

Israel juga menunjukkan sikap yang kirang baik karena langsung memveto dan melarang AS menjual pesawat F-35 ke UAE.

Walau terlihat beberapa info menyebutkan bahwa PM Benjamin Netanyahu secara pribadi tidak melarang pesawat tersebut.



Baca selengkapnya »

Apakah Jika Nomenklatur Jabatan Sekda Kabupaten/Kota Diubah Menjadi Perdana Menteri/Chief Minister akan Buat Indonesia Maju?

item-thumbnail
Sejak adanya UU Otonomi Daerah maka secara politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebenarnya sudah menganut sistem 'Quasi-Federalisme' dan gabungan presidensil dan parlementer.

Hal itu terlihat bahwa kabupaten dan kota telah memiliki hak otonomi yang lebih besar kecuali di daerah khusus seperti Jakarta, Aceh, Papua, Papua Barat dan Yogyakarta. (Baca selengkapnya)

Jika dilihat dari perbandingan politik, Indonesia kira-kira mirip dengan India yang setengah federal dan setengah lagi kesatuan.

Hanya saja otonomi di India terletak pada negara bagian atau state dipimpin oleh Chief Minister (Menteri Besar) sementara di Rusia, Australia dan lain sebagainya menggunakan istilah Prime Minister/Premier (Perdana Menteri).

Belakangan terdapat usulan agar pilkada atau pemilihan kepala daerah dihapuskan saja untuk menghemat anggaran dan tidak memberatkan keuangan pusat.

Hasil penghematan dapat dialihkan untuk BPJS, mengurangi pajak atau bahkan untuk membangun roket antariksa yang bisa membuat bangga Indonesia.


Jadi kelak hanya ada pemilu langsung untuk presiden (Pilpres), DPR pusat dan DPRD Kabupaten Kota yang sifatnya nasional.

Itupun masih bisa dilakukan efisiensi jika menggunakan sistem e-voting yang bisa diterapkan secara bertahap pada level pemilihan Ketua RT maupun Kepala Desa.

Menurut Julkifli Marbun, pemerhati politik nasional, jabatan Sekda di Kabupaten/Kota diubah saja namanya menjadi Perdana Menteri (Prime Minister) atau Menteri Besar (Chief Minister) yang ditunjuk oleh DPRD terpilih. Dengan demikian Kadis atau Kepala Dinas juga diubah menjadi Menteri Daerah.

DPRD dapat melakukan reshuffle jika dianggap 'kabinet daerah' tersebut tidak optimal bekerja.


Dengan demikian DPRD mempunyai target kerja yang nyata di daerahnya.

Walaupun terjadi perubahan nama, penghasilan dan tunjangan Sekda yang menjadi Perdana Menteri atau Chief Minister itu tetap karena disesuaikan dengan APBD masing-masing. Dan posisinya tetap PNS walau tidak lagi menjabat. Walau begitu teknokrat bisa diangkat menduduki posisi tersebut sebagai bagian dari birokrat.

Itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah posisi Walikota dan Bupati tetap ada dan dipilih dalam Pilkada sebagaimana biasanya.

Namun Bupati dan Walikota terpilih mengajukan calon Sekda yang akan menduduki sebagai Perdana Menteri atau Chief Minister atas persetujuan DPRD.

Alternatif kedua ini lebih moderat karena tidak langsung menghapus Pilkada Kabupaten dan Kota tapi cukup efisien mengurangi anggaran Pilkada.

Alternatif berikutnya adalah penghapusan perangkat provinsi termasuk DPRD Provinsi dan menghilangkan pilgub/pemilihan gubernur langsung.

Dengan menghilangkan perangkat provinsi, asetnya dikembalikan ke negara dalam hal ini pemerintaha pusat.

Sementara itu untuk pejabat gubernur dapat dirampingkan menjadi hanya wakil pemerintah pusat di daerah karena diangkat dan diganti oleh Presiden atau Kementerian Dalam Negeri.

Kira-kira seperti Dubes pusat di daerah dengan staf dan KRT tidak lebih dari dua puluh orang, jadi lebih hemat biaya.

Bisa saja dibuat sebuah wewenang kepada Bupati/Walikota jika masih ada atau Perdana Menteri daerah untuk memberikan mosi tidak percaya atau 'persona non grata' jika dirasa pejabat gubernur sebagai wakil pusat dianggap kurang layak. 

Presiden dapat menerima atau menolak usulan tersebut atau membuat mekanisme voting antar kepada daerah untuk mengganti pejabat gubernur tersebut.

Dengan demikian, selain untuk penghematan luar biasa anggaran pemerintah, perampingan ini juga dapat mengurangi potensi konflik khususnya untuk daerah yang masih memiliki bahaya 'politik pemekaran' karena posisi Gubernur tidak elit lagi.

Walau begitu jabatan gubernur masih dipandang perlu ada khususnya untuk mengkoordinasikan Polda dan Kodam (yang bisa saja tetap dipertahankan struktur dan fungsinya) dari hal-hal yang sifatnya ancaman negara seperti separatisme dan sabotase daerah dari ormas-ormas preman seperti bandar narkoba.

Gubernur juga masih menjadi wakil pemerintah pusat untuk seremonial dengan konsulat dan wewenang lainnya yang tidak dipegang oleh pemerintahan daerah.

Gubernur juga dapat melakukan koordinasi pembangunan antar 'perdana menteri' atau 'chief minister' Kabupaten Kota bersama Bupati dan Walikota jika masih ada.

Jika sistem ini diterapkan, Indonesia tetap menjadi negara kesatuan tapi dengan penerapan 'quasi federalisme' yang lebih baik. Karena bagaimanapun juga dengan adanya otonomi daerah quasi federalisme itu sudah tidak bisa dihindarkan namun tak perlu kembali ke sisten Republik Indonesia Serikat (RIS) yang pernah gagal dilakukan saat awal kemerdekaan.



Baca selengkapnya »

Ternyata Sistem Roket Balistik Artileri Medan R-Han 122mm yang Dirancang oleh PT PINDAD Dibuat Berdasarkan Kebutuhan Lapangan

item-thumbnail
Ternyata sistem roket balistik artileri medan yang dirancang oleh PT PINDAD yang menggunakan R-Han 122mm sudah ada sejak zaman dahulu awal kemerdekaan Indonesia.

Saat itu TNI memproduksi sendiri menggunakan sasis yang sudah ada.

Salah satu peninggalannya masih terlihat di museum


Baca selengkapnya »

Dua Pesawat F-16 Program Falcon Star e-MLU Kembali Mengudara

item-thumbnail

Usai menjalani program Falcon Star dan eMLU, dua pesawat F-16 TNI AU tail number TS-1610 dan TS-1601 kembali mengudara di langit Indonesia.

Prosesi Roll out Ceremony pesawat F-16 Falcon Star eMLU disaksikan langsung Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E.,M.P.P., beserta rombongan  di hanggar Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, Madiun, Jumat (28/8/2020).

Dalam sambutannya, Kasau mengatakan program Falcon Star eMLU adalah sebagai hybrid case yang menggabungkan _Direct Commercial Sales_ (DCS) dengan Lockheed Martin, serta _Foreign Military Sales_ (FMS) dengan pemerintah Amerika Serikat, merupakan keputusan yang tepat, karena TNI Angkatan Udara mendapat keuntungan besar, yaitu peningkatan SDM, khususnya kemandirian para teknisi dalam melaksanakan pemeliharaan hingga tingkat berat dan bahkan hingga factory level. 

Kasau juga menjelaskan, program Falcon Star eMLU bertujuan untuk meningkatkan kemampuan struktur pesawat, peningkatan usia pakai hingga 8.000 equivalent flight hours, sampai dengan peningkatan avionic, dan armament system. Secara khusus, peningkatan kemampuan radar, sehingga pesawat dapat mengunci dan  menembak 4 target udara secara simultan, selain itu, peningkatan kemampuan Beyond Visual Range dan Within Visual Range dengan Advanced Weapon juga telah menjadikan combat effectiveness meningkat signifikan. 

"Saya merasa bangga dan berbesar hati terhadap kemampuan para teknisi Angkatan Udara yang telah berhasil meluncurkan dua pesawat dari program Falcon Star eMLU ini. Demikian juga dengan terpenuhinya empat personel penerbang yang telah memiliki kualifikasi test pilot dalam program ini," ujar Kasau. 

Pada bagian lain dalam sambutannya Kasau juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Menteri Pertahanan RI, Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Ka Bappenas RI, Dirut PT. DI, Deputi Chief ODC, Lockheed Martin, tim Falcon Star eMLU, test pilot dan seluruh pihak yang terkait, atas segala dukungan yang diberikan. 

"Terlibat dalam proyek berkelas dunia adalah momentum langka yang tidak didapatkan semua orang. Kalian adalah prajurit yang dipercaya untuk meningkatkan kemampuan pesawat Dirgantara Indonesia. Berbanggalah dan teruslah bersemangat Terbangkan kembali pesawat-pesawat selanjutnya ke langit Indonesia, dengan kemampuan yang jauh lebih baik," pesan Kasau. 

Diawali penandatanganan berita acara penyerahan pesawat  oleh Kasau kepada Danlanud Iswahjudi, kemudian melaksanakan peninjauan pesawat F-16 TS-1601 dan TS-1610.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PPN/Ka Bappenas RI, Sekjen Kemhan RI, Dirjen Renhan Kemhan RI, Asrena Kasau, Asops Kasau, Aslog Kasau, Aspers Kasau, Pangkoopsau II, Dankoharmatau, Waasrena Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Kadiswatpersau, Kadispenau, Kadisaeroau, Kadiskomlekau, Kadisadaau, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi bidang Polhukhankam Bappenas RI, Direktur politik luar negeri dan KPI Bappenas RI, Dirum dan SDM PT. Dirgantara Indonesia, Deputy Chief ODC, Perwakilan Lockheed Martin, dan Forkopimda Madiun dan Magetan.

Baca selengkapnya »

Uji Fungsi Tank PT-76 TNI

item-thumbnail
Perusahaan Indonesia PT Lumindo Artha Sejati telah meningkatkan tangki amfibi ringan Korps Marinir Indonesia PT-76P. PT-76 (Plavayushchiy Tank 76 atau Floating Tank 76) adalah tank amfibi Soviet yang diperkenalkan pada awal 1950-an dan segera menjadi tank pengintai standar Angkatan Darat Soviet dan angkatan bersenjata Pakta Warsawa lainnya. 76 adalah singkatan dari kaliber persenjataan utama: meriam D-56T berdiameter 76,2 mm. Produksi dilakukan di Pabrik Traktor Volgograd dari tahun 1958 hingga 1967 dan total lebih dari 12.000 yang diproduksi untuk pasar dalam negeri dan ekspor.


Meriam 76-mm digantikan dengan Meriam Mk.III John Cockerill kaliber 90mm standar NATO buatan Belgia dengan sistem kontrol penembakan yang baru, sedangkan senapan mesin koaksial Soviet 7.62mm asli digantikan oleh senapan mesin FN MAG 7.62x51mm.


Baca selengkapnya »

Ternyata Banyak Juga Warganet yang Ingin TNI AU Hidupkan Kembali Tu-16 Badger

item-thumbnail
Banyak juga ternyata warganet yang beeharap TNI AU bisa menghidupkan kembali Tu-16 badger yang pernah dimiliki Indonesia.

Hal itu terlihat dari komentar warganet di sebuah tayangan Youtube.

Menurut netizen, setidaknya TNi AU bisa menghidupkan satu atau dua pesawat tersebut sembari dipelajari untuk pengembangan pesawat baru melalui reka ulang sebagaimana Tiongkok ke H-6 nya. 

Proyek tersebut bisa saja akan membawa dampak positif jika belum ada upaya membeli bomber dengan kekuatan yang sama di masa mendatang.

Sathar-sahthar TNI AU dibantu dengan sekolah-sekolah teknik penerbangan baik SMK maupun universitas dapat dilibatkan untuk merampungkannya.

Baca selengkapnya »
Postingan Lama
Beranda