Rentetan bencana alam yang terjadi hampir bersamaan di Aceh-Sumut-Sumbar memaksa pemerintah pusat dan daerah bekerja dalam ruang kendali yang sangat luas. Koordinasi tidak hanya lintas kabupaten dan kota, tetapi juga lintas provinsi dengan karakter wilayah yang sangat berbeda.

Secara geografis, wilayah Aceh hingga Sumatra Barat membentang memanjang di sisi barat Pulau Sumatra. Jarak antar titik bencana bisa mencapai ratusan kilometer, dengan kondisi alam yang tidak selalu memungkinkan akses cepat melalui jalur darat.

Berbeda dengan Pulau Jawa yang relatif padat dan saling terhubung, wilayah ini memiliki banyak daerah terpencil yang terpisah oleh pegunungan, lembah, dan kawasan hutan. Ketika satu ruas jalan terputus, wilayah di belakangnya dapat terisolasi total.

Topografi menjadi tantangan utama dalam koordinasi lapangan. Pegunungan Barisan yang membujur dari Aceh hingga Sumatra Barat menciptakan jalur sempit, lereng curam, dan kawasan rawan longsor yang menyulitkan pergerakan personel dan logistik.

Di banyak daerah, desa-desa hanya memiliki satu akses jalan utama. Ketika jalan tersebut tertutup material longsor atau banjir bandang, jalur evakuasi dan distribusi bantuan pun lumpuh dalam waktu lama.

Akses antarprovinsi juga tidak semulus di Jawa. Jalur Aceh menuju Sumatra Utara dan Sumatra Barat belum ditopang jaringan jalan berstandar tinggi seperti jalan tol yang terhubung langsung dari ujung ke ujung.

Kerusakan jalan, jembatan tunggal, serta medan berat membuat distribusi logistik berjalan lambat. Dalam kondisi tertentu, satu titik longsor saja dapat memutus hubungan antarprovinsi selama berjam-jam bahkan berhari-hari.

Sebaran bencana yang tidak merata menambah beban koordinasi. Di saat satu wilayah dilanda banjir besar, wilayah lain menghadapi longsor, sementara daerah pesisir mengalami banjir bandang atau abrasi.

Situasi ini memaksa BNPB dan BPBD mengelola berbagai jenis bencana sekaligus dalam satu waktu. Konsentrasi alat berat dan personel tidak bisa difokuskan di satu lokasi seperti yang sering dilakukan di Jawa.

Komando lapangan harus berpindah-pindah antar kabupaten dan provinsi. Setiap daerah membutuhkan pendekatan berbeda sesuai jenis bencana dan kondisi geografis setempat.

Di sejumlah wilayah, akses darat bahkan tidak memungkinkan sama sekali. Daerah pedalaman Aceh, Pegunungan Gayo, Tapanuli, Mentawai, hingga pesisir barat Sumatra Utara kerap hanya bisa dijangkau melalui udara atau laut.

Dalam kondisi darurat, helikopter dan kapal laut menjadi tulang punggung koordinasi dan distribusi bantuan. Hal ini membuat operasi penanganan jauh lebih kompleks dan mahal dibandingkan operasi darat.

Kendala komunikasi juga menjadi persoalan serius. Banyak titik bencana mengalami pemadaman listrik, runtuhnya BTS, dan hilangnya sinyal seluler dalam waktu lama.

Komunikasi satelit menjadi solusi, namun jumlahnya terbatas dan tidak selalu tersedia untuk seluruh wilayah terdampak. Akibatnya, arus informasi dari lapangan ke pusat komando sering terlambat.

Kondisi ini sangat kontras dengan Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur komunikasi relatif merata dan cadangan jaringan yang lebih siap. Di Jawa, koordinasi antarwilayah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan stabil.

Meski demikian, tantangan besar ini justru menunjukkan kapasitas koordinasi negara diuji pada skala yang lebih luas. Penanganan bencana Aceh-Sumut-Sumbar menuntut kerja terpadu lintas kementerian, TNI, Polri, relawan, dan pemerintah daerah.

Koordinasi tidak hanya bersifat vertikal dari pusat ke daerah, tetapi juga horizontal antarprovinsi yang memiliki kebutuhan dan kondisi lapangan berbeda-beda.

Dalam konteks ini, jangkauan koordinasi bencana di Aceh-Sumut-Sumbar kerap disamakan dengan penanganan bencana di satu pulau besar. Bahkan, sejumlah pihak menilai tingkat kesulitannya melebihi Jawa.

Wilayah yang panjang, akses terbatas, topografi ekstrem, dan komunikasi minim menjadi faktor utama yang memperberat operasi. Tantangan ini menjadikan penanganan bencana di barat Sumatra sebagai salah satu ujian terbesar bagi sistem kebencanaan nasional.

Skala koordinasi yang melampaui Pulau Jawa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana di Indonesia tidak bisa diseragamkan. Setiap wilayah membutuhkan pendekatan berbeda, sesuai karakter alam dan infrastrukturnya.

Baca selanjutnya

Kasus perusahaan fosfat Yara di Suriah kembali memunculkan pertanyaan tentang bagaimana keputusan ekonomi besar diambil di negara yang tengah membangun kembali infrastrukturnya pasca-konflik. Rapat kementerian minyak dan sumber daya mineral pada Maret 2025 sempat memberi harapan bahwa pabrik fosfat akan kembali beroperasi, tetapi beberapa bulan kemudian keputusan lembaga audit negara justru menyita aset Yara senilai lebih dari 76 juta dolar AS.

Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi kebijakan di antara lembaga resmi, yang membuat publik bertanya apakah benar pemerintah Suriah memiliki jalur koordinasi yang jelas atau justru berjalan dengan “dua wajah” dalam mengelola sektor strategis.

Rapat kementerian awalnya membicarakan kemungkinan pencabutan penyitaan lama dan menghidupkan kembali produksi fosfat, dengan tujuan memperkuat ekonomi nasional dan menambah pendapatan negara. Namun keputusan audit yang tegas menunjukkan jalur pengawasan yang berjalan independen, memperlihatkan adanya kekuatan lain yang mengontrol arah proyek strategis.

Lembaga audit ini, meski terlihat hanya menegakkan hukum keuangan, berperan sebagai aktor yang menyeimbangkan kepentingan publik dan elite penguasa. Namun ketidakselarasan dengan kementerian menimbulkan kesan adanya pemerintahan bayangan, di mana jalur keputusan yang berbeda berjalan bersamaan.

Dalam konteks ini, Yara dan investor asing menghadapi ketidakpastian tinggi. Mereka harus menavigasi keputusan kementerian yang memberi sinyal positif, sekaligus menghadapi risiko penyitaan dan investigasi keuangan dari lembaga pengawas.

Kasus ini bukan hanya soal hukum atau ekonomi, tetapi juga geopolitik. Rusia dan Iran, meski pasukan mereka tidak selalu hadir secara fisik di lapangan pasca-konflik, tetap memiliki pengaruh strategis melalui modal, teknologi, dan jaringan mitra lokal yang kuat.

Pengaruh Rusia dan Iran serta Lebanon non Hezbollah dan AS dkk terlihat dalam proyek-proyek energi dan industri strategis, termasuk fosfat. Mereka menentukan jalur investasi dan memengaruhi keputusan pengelolaan, meski tidak terlibat langsung di rapat kementerian atau pengawasan harian.

Selain aktor luar, jaringan elite lokal juga memegang peranan penting. Mereka memanfaatkan ketidakpastian hukum untuk mengamankan aset strategis, mengontrol distribusi keuntungan, dan memastikan pengaruh mereka tetap kuat di sektor vital seperti fosfat.

Perpaduan antara kementerian, lembaga pengawas, jaringan elite, investor asing, dan pengaruh sekutu regional menciptakan kompleksitas tinggi dalam pengelolaan Yara. Keputusan yang saling bertentangan mencerminkan kondisi Suriah pasca-perang, di mana reconstruksi ekonomi bisa sama sengitnya dengan konflik bersenjata sebelumnya.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa rekonstruksi tidak hanya soal membangun kembali fisik atau infrastruktur, tetapi melibatkan pertarungan politik dan ekonomi yang intens di tingkat internal.

Ketidakpastian ini berdampak langsung pada sektor strategis. Pabrik fosfat yang seharusnya menjadi sumber devisa dan tenaga kerja malah terganjal birokrasi dan tarik-menarik kekuasaan, sehingga pemulihan industri menjadi tertunda.

Investor asing pun menghadapi risiko besar. Kontrak dan izin yang diberikan oleh kementerian bisa dibatalkan atau diganjal oleh lembaga pengawas, sehingga menarik investasi baru menjadi tantangan tersendiri.

Sementara itu, masyarakat lokal yang bergantung pada pabrik fosfat juga merasakan dampak dari konflik internal ini. Karyawan menghadapi ketidakpastian pekerjaan, sementara daerah sekitar kehilangan peluang pendapatan dari produksi fosfat yang stagnan.

Keputusan lembaga pengawas yang tegas, walaupun dimaksudkan untuk menegakkan hukum, mencerminkan perlunya koordinasi lebih baik antar lembaga. Tanpa itu, sektor strategis akan terus menjadi arena tarik-menarik yang merugikan ekonomi nasional.

Media independen seperti Zaman al-Wasl menyoroti fenomena ini sebagai bukti adanya pemerintahan bayangan, di mana keputusan resmi kementerian sering berbeda dengan jalur kebijakan tersembunyi yang dikendalikan oleh jaringan elite atau aktor kuat lainnya.

Fenomena serupa juga terlihat di sektor energi dan proyek rekonstruksi lain, di mana jalur keputusan formal dan jalur strategis elite kerap bertabrakan. Hal ini memperburuk persepsi investor dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kasus Yara menunjukkan bahwa Suriah masih menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali ekonomi pasca-perang. Proyek strategis seperti fosfat bisa menjadi penggerak ekonomi, tetapi hanya jika keputusan pemerintah konsisten dan koordinasi antar lembaga berjalan efektif.

Ketidakjelasan ini juga memunculkan risiko geopolitik, karena sekutu seperti Rusia dan Iran tetap memiliki pengaruh strategis melalui jalur investasi dan teknologi. Hal ini menambah lapisan kompleksitas di atas ketidakpastian internal.

Jika tidak segera diatasi, konflik internal pengelolaan fosfat dapat memperlambat pemulihan ekonomi nasional, membatasi investasi, dan memperpanjang kesulitan masyarakat lokal yang bergantung pada industri ini.

Kasus Yara adalah ilustrasi nyata bagaimana reconstruksi pasca-konflik bisa menjadi medan perang ekonomi dan politik, di mana berbagai aktor, baik lokal maupun asing, saling tarik-menarik untuk mengamankan kepentingan mereka.

Yang menjadi pertanyaan kini adalah apakah pemerintah Suriah mampu menyatukan jalur kebijakan dan mengelola sektor strategis secara konsisten, atau konflik internal ini akan terus membayangi proyek rekonstruksi yang seharusnya membawa kemakmuran.

Bahan Turunan Tambang Fosfat

Tambang fosfat di Suriah, termasuk yang dikelola oleh perusahaan Yara, ternyata memiliki potensi kandungan uranium yang cukup signifikan. Fosfat sering terbentuk dari batuan sedimenter yang mengandung mineral radioaktif alami, sehingga selain fosfor untuk pupuk, lapisan-lapisan batuan ini juga dapat mengandung uranium dan torium dalam jumlah tertentu. Potensi uranium ini menambah kompleksitas pengelolaan tambang karena menyangkut isu keselamatan, regulasi nuklir, dan nilai strategis tambahan.

Kandungan uranium di tambang fosfat menjadi daya tarik tersendiri dari sisi geopolitik dan ekonomi. Negara yang memiliki cadangan uranium dapat memanfaatkannya untuk keperluan energi nuklir atau industri strategis lainnya. Di Suriah, keberadaan uranium dalam lapisan fosfat memperkuat posisi tambang ini sebagai aset strategis yang bukan hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga memiliki implikasi keamanan dan politik.

Namun, ekstraksi uranium dari fosfat bukanlah proses sederhana. Diperlukan teknologi khusus untuk memisahkan uranium dari fosfat tanpa merusak kualitas pupuk dan sekaligus memenuhi standar keselamatan nuklir. Hal ini menuntut investasi besar dan pengawasan ketat dari pemerintah, sehingga menjadi faktor tambahan dalam perdebatan mengenai pengelolaan tambang fosfat Yara.

Selain itu, potensi uranium menambah dimensi pengaruh aktor asing dan sekutu regional. Rusia dan Iran, misalnya, memiliki pengalaman dan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya uranium, sehingga keterlibatan mereka dalam proyek fosfat tidak hanya soal pupuk atau energi, tetapi juga akses terhadap mineral strategis ini. Hal ini menjadikan tambang fosfat Yara lebih dari sekadar aset ekonomi; ia menjadi titik strategis geopolitik yang harus dikelola hati-hati.

Kesimpulannya, tambang fosfat Yara memiliki nilai ganda: fosfat sebagai komoditas industri dan potensi uranium sebagai sumber daya strategis. Kompleksitas ini menambah tantangan bagi pemerintah Suriah untuk mengelola proyek tersebut secara aman dan efisien, terutama dalam konteks konflik internal antara kementerian, lembaga pengawas, jaringan elite, dan pengaruh asing yang terus bersaing mengendalikan aset strategis ini.

Baca selanjutnya